Jakarta, Updatejakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membantah klaim yang menyebutkan bahwa pembatalan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah.
“Tidak benar. MenPAN RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu,” tegas Hasan melalui pesan singkat pada pekan lalu.
Sebagai informasi, pengangkatan serentak Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan pada 1 Oktober 2025, sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik untuk seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2, akan dilakukan pada 1 Maret 2026.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa alasan penundaan pengangkatan CASN adalah untuk menyelaraskan data mengenai formasi, jabatan, dan penempatan. Menurutnya, beberapa instansi pemerintah membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN mereka.
Rini juga menyebutkan bahwa selama ini, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN tidak seragam, dan setiap instansi memiliki tanggal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya untuk menata sistem ini agar pengangkatan CPNS bisa dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026.
“Pengangkatan CPNS ini memerlukan waktu, dan kami harus melakukannya dengan cermat dan hati-hati,” ungkap Rini, yang dilansir dari keterangan resmi CNN Indonesia, Sabtu (8/3/2025).
Rini juga menjelaskan bahwa penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah dan Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada 5 Maret 2025.
Meski demikian, Rini menegaskan bahwa penundaan ini tidak ada hubungannya dengan efisiensi anggaran negara. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah mengimbau instansi untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
“Pemerintah sudah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi,” tutup Rini.
