Jakarta – Updatejakarta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai di daerah yang paling siap. Dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (16/4), ia menyatakan bahwa banyak kepala daerah antusias mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
“Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin,” ujar Mensos.
Program Sekolah Rakyat merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Mensos menjelaskan bahwa pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare dan kesiapan penuh untuk diprioritaskan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan.
Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Mensos juga memperkenalkan konsep “Wisuda Keluarga Miskin”, yaitu penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial. Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri.
Pada kesempatan itu, sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
